Faktababel.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan proyek mercusuar pemerintah tengah menghadapi badai ketidakpercayaan publik yang serius. Hasil survei nasional terbaru dari Policy Research Center (Porec) periode Maret 2026 mengungkapkan temuan mengejutkan: mayoritas masyarakat menilai program ini lebih menjadi “ladang keuntungan” bagi para elite ketimbang pemenuhan gizi anak-anak.
Dalam survei yang melibatkan 1.168 responden ini, tercatat 88,5% responden meyakini manfaat MBG lebih banyak mengalir ke kantong elite politik dan pengelola dapur. Sebaliknya, hanya 6,5% masyarakat yang merasa anak-anak dan keluarga benar-benar merasakan dampak positif dari program dengan anggaran fantastis mencapai Rp335 triliun tersebut.
Dominasi Persepsi Korupsi dan Penurunan Kualitas
Ketidakpuasan publik ini dipicu oleh korelasi kuat antara kerawanan tata kelola dengan persepsi korupsi. Sebanyak 87% responden menyatakan bahwa program MBG sangat rawan dikorupsi. Berdasarkan data rincian dari Porec, terdapat tiga poin krusial yang disoroti warga terkait rendahnya kualitas implementasi di lapangan:
79% responden menilai kualitas makanan sengaja diturunkan demi keuntungan oknum.
76% menyebut makanan yang diterima tidak sebanding dengan anggaran yang digelontorkan.
88% menilai program lebih dinikmati elite daripada masyarakat sasaran.
Kesaksian Warga dan Desakan Evaluasi Total
Keluhan warga di lapangan mencakup menu makanan yang dianggap jauh dari standar gizi yang dijanjikan pemerintah. Beberapa responden melaporkan anak mereka hanya menerima makanan sederhana seperti roti biasa. Selain kualitas menu, warga mencurigai adanya skema mark-up harga, di mana bahan baku yang dibeli dengan harga grosir diduga dilaporkan ke pemerintah dengan harga eceran tertinggi.
Imbas dari krisis kepercayaan ini, dukungan terhadap keberlanjutan program merosot tajam. Hanya 20% publik yang setuju program ini dilanjutkan, sementara 80% sisanya mendesak adanya evaluasi menyeluruh atau penghentian total model distribusi saat ini. Porec merekomendasikan pemerintah untuk segera mengubah model pengelolaan menjadi berbasis komunitas agar pengawasan lebih transparan dan anggaran tidak menguap di level elite.
*(Drw)
