Faktababel.id – Temuan survei Poltracking Indonesia menunjukkan fenomena menarik sekaligus mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang tercatat sangat populer di mata publik, namun tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaannya ternyata hanya menyentuh angka 55 persen. Angka ini bukanlah sebuah prestasi, melainkan sinyal adanya jarak lebar antara janji politik dengan kenyataan di lapangan.
Hamdi Putra dari Forum Sipil Bersuara (Forsiber) menilai kondisi ini sebagai “ilusi kebijakan”. Program MBG terlihat indah secara konsep karena menyentuh kebutuhan dasar pangan, namun eksekusinya belum mampu memenuhi standar harapan penerima manfaat. Popularitas program ini lebih banyak didorong oleh simbol “peduli rakyat” ketimbang kualitas kinerja yang terbukti nyata.
Angka 55 Persen Sebagai Peringatan Serius
Dalam standar evaluasi kebijakan publik, tingkat kepuasan di bawah 60 persen menunjukkan adanya kendala struktural yang signifikan. Angka 55 persen mengindikasikan bahwa hampir separuh masyarakat merasa tidak mendapatkan manfaat maksimal. Masalah ini diduga berakar pada birokrasi yang belum siap, distribusi yang berantakan, hingga kualitas nutrisi makanan yang tidak konsisten di berbagai daerah.
Kesenjangan ini menjadi titik lemah bagi pemerintah. Masyarakat yang dijanjikan program “gratis” secara otomatis memiliki ekspektasi tinggi. Ketika infrastruktur pendukung tidak siap, kekecewaan publik akan langsung merembet pada penurunan kepercayaan terhadap kredibilitas pemerintah dalam mengelola program strategis nasional.
Potensi Pemborosan Anggaran dan Risiko Politik
Secara ekonomi, rendahnya kepuasan di tengah anggaran besar yang dikucurkan menimbulkan kekhawatiran mengenai efisiensi belanja negara. MBG berisiko terjebak menjadi program populis yang tidak efisien—di mana belanja negara tinggi, namun dampak kesejahteraan dan insentif politiknya rendah. Hal ini memicu pertanyaan apakah program ini dirancang berdasarkan data kuat atau sekadar alat penarik simpati jangka pendek.
Jika pemerintah terus mengedepankan popularitas tanpa memperbaiki kualitas dan distribusi, MBG dapat berubah menjadi beban politik yang berbalik menyerang legitimasi pemerintah. Legitimasi program ini masih sangat rapuh; tanpa perbaikan radikal pada tata kelola, program Makan Bergizi Gratis hanya akan menjadi simbol kegagalan kebijakan yang mengorbankan anggaran negara demi pemenuhan janji manis semata.
*(Drw)
