Faktababel.id – Sosok pengusaha berinisial AS, yang kerap dijuluki “Raja Tambang”, kini tengah menjadi sorotan tajam di Kalimantan Barat. Di tengah pusaran dugaan kuat aktivitas tambang bauksit dan emas ilegal, AS santer disebut-sebut sering memamerkan kedekatannya dengan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri guna mengamankan operasional bisnisnya.
Namun, klaim perlindungan tersebut seolah runtuh di tangan hukum. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM telah menaikkan status dugaan tambang bauksit ilegal PT Enggang Jaya Makmur (EJM) ke tahap penyidikan. Langkah lebih tegas terjadi pada Kamis (12/2/2026), saat Tim Satgas PKH Halilintar resmi menyegel dan menghentikan seluruh operasi tambang PT Quality Sukses Sejahtera (QSS) di Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau.
Penyegelan Bukti Hukum Tidak Tebang Pilih
Merespons tindakan tegas tersebut, Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Kalbar, M. Rifal, pada Selasa (25/2/2026), menegaskan bahwa penyegelan ini adalah bukti nyata pemerintah konsisten memberantas tambang ilegal tanpa memandang bulu. Ia menilai klaim kedekatan AS dengan pimpinan negara hanyalah gertakan untuk memuluskan praktik lancung.
“Kalau benar dekat, tidak mungkin perusahaannya disegel dan diproses hukum,” tegas Rifal.
Menurutnya, penggunaan foto kampanye Presiden dan foto Kapolri di kantor perusahaan merupakan modus klasik untuk mengintimidasi masyarakat maupun aparat di tingkat lokal agar tidak mengganggu aktivitas pengerukan sumber daya alam yang diduga tanpa izin.
Gaya Hidup Mewah Keluarga di Tengah Kemiskinan
Selain jeratan hukum perusahaan, perilaku keluarga AS turut memicu polemik publik. Sang anak yang berinisial RKH secara terang-terangan sering memamerkan gaya hidup mewah di media sosial, mulai dari koleksi supercar, motor gede (moge), hingga perjalanan eksklusif ke luar negeri.
Fenomena “pamer harta” ini dinilai sangat melukai nurani masyarakat Kalimantan Barat. Rifal mengkritik keras ironi di mana kekayaan alam daerah diduga dikeruk habis demi kemewahan segelintir orang, sementara mayoritas warga di sekitar tambang masih hidup dalam keterbatasan. “Kekayaan daerah seharusnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk pamer kemewahan pribadi hasil aktivitas ilegal,” pungkasnya.
*(Drw)
