Faktababel.id — Satuan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergerak agresif mengembangkan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim untuk tahun anggaran 2025–2026.
Dalam perkembangan penegakan hukum terbaru, lembaga antirasuah tersebut menjadwalkan pemeriksaan intensif terhadap dua orang petinggi perusahaan swasta nasional dalam kapasitasnya sebagai saksi pada Selasa (23/6/2026).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa agenda pemeriksaan saksi kunci tersebut dilangsungkan secara maraton di ruang penyidikan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Kedua saksi konfirmasi hadir memenuhi panggilan negara, yaitu Harijanto Langgeng selaku Direktur PT HIT International dan Daniel Braindnata S yang menjabat sebagai Komisaris PT Millenium Solusi Abadi (MSA).
Rangkaian pemeriksaan ini merupakan bagian dari pendalaman materiil perkara yang bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) taktis KPK pada awal Juni 2026 lalu. Dalam operasi senyap tersebut, penyidik mengamankan 10 orang dan melanjutkannya dengan penetapan empat orang tersangka utama, meliputi:
Edison (Bupati Muara Enim periode 2025–2030)
Abi Nurwardani (Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim)
Adi Triyadi (Keponakan sekaligus orang kepercayaan Bupati Edison)
Cory Erin Hardi (Marketing PT MSA)
Bongkar Transaksi Rp500 Juta di Hotel Jakarta Terkait Vendor Smart Board
Kasus kakap ini bermula dari pasokan informasi akurat masyarakat yang langsung ditindaklanjuti secara responsif oleh KPK melalui serangkaian penyelidikan tertutup. Berdasarkan temuan alat bukti penyidik, pada 6 Juni 2026, tersangka Abi Nurwardani diduga kuat menerima uang tunai (cash) sebesar Rp500 juta dari tersangka Cory Erin Hardi di sebuah hotel mewah di kawasan Jakarta.
Dana ratusan juta tersebut diduga berkaitan erat dengan komitmen fee atas proyek pengadaan fasilitas pendidikan yang telah berjalan. Transaksi ini disinyalir sebagai upaya menjaga hubungan khusus (maintenance) dengan jajaran pemerintah daerah agar perusahaan rekanan terafiliasi kembali memperoleh jaminan kontrak pekerjaan pada proyek strategis berikutnya.
“PT MSA diketahui bertindak sebagai perusahaan pemasok perangkat teknologi papan tulis pintar (smart board) kepada PT My Icon Technology, yang sebelumnya telah sukses memenangkan paket proyek pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim,” papar Budi Prasetyo.
Modus Rekening Nominee dan Jalur Keponakan Bupati untuk Kepentingan Pribadi
Dalam draf pengembangan dokumen penyidikan, KPK mendeteksi adanya praktik pengumpulan setoran wajib secara terstruktur dari sejumlah vendor rekanan daerah atas instruksi langsung dari Bupati Edison. Untuk menyamarkan rekam jejak digital aliran dana haram tersebut, para pelaku sepakat menggunakan instrumen perbankan berupa rekening atas nama orang lain (nominee account) serta kombinasi transaksi tunai dalam jumlah besar.
Penyidik menduga kuat bahwa tersangka Abi Nurwardani berperan aktif mengendalikan buku tabungan dan ATM dari sejumlah rekening nominee tersebut, serta mengatur draf distribusi pembagian dana berdasarkan persentase yang disepakati.
Aliran uang panas yang menjadi jatah untuk bupati nonaktif disalurkan melalui beberapa lapis perantara, termasuk melibatkan kerabat dekat dan keponakannya, Adi Triyadi. Dana haram hasil korupsi pengadaan sektor pendidikan tersebut diduga kuat digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan pribadi sang kepala daerah. KPK memastikan penyidikan akan terus dikembangkan guna menyeret pihak-pihak lain yang menikmati aliran dana.
*(Drw)
