Breaking News
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Fokus Kebut Hitung Kerugian Keuangan Negara Skala perkara ini bahkan melonjak drastis setelah penggeledahan sebuah rumah di Sentul. Kakortas Tipikor Polri, Irjen Totok Suharyanto, menyatakan bahwa penyidik menemukan brankas terkunci berisi tujuh koper dengan 74 kilogram emas batangan, USD 4.767.300, SGD 14.083.800, dan Rp100 juta—dengan estimasi nilai total yang fantastis mencapai Rp476 miliar.Penegakan Hukum Melihat fakta mencengangkan tersebut, fokus publik sama sekali tidak boleh digeser dari kekuatan barang bukti menjadi sekadar motif politik. Narasi “serangan balik oligarki/koruptor” justru sangat berbahaya karena berpotensi membangun kekebalan hukum baru bagi pejabat tinggi. Jika logika bengkok ini diterima—di mana setiap bukti disebut rekayasa, setiap penggeledahan dicap perang institusi, dan setiap penyidikan dituduh sebagai serangan balik—maka tidak akan pernah ada pejabat tinggi penegak hukum yang bisa disentuh oleh hukum itu sendiri. Isu rivalitas antara Polri, Kejaksaan, dan TNI juga tidak boleh dijadikan kabut untuk menutup-nutupi perkara. Temukan lebih banyak Voli Indonesia terbaru Berita Lokal Pelatihan literasi media TNI sendiri telah menegaskan bahwa pengamanan di rumah Febrie dilakukan murni atas permintaan Kejaksaan Agung dan tidak berkaitan dengan penggeledahan De’Clan. TNI juga memandang penggeledahan oleh Polri sebagai proses hukum yang berbeda dan sepenuhnya merupakan kewenangan Polri. Gayung bersambut, Kejaksaan Agung pun menyatakan menghormati proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri terkait tiga perkara dugaan korupsi tersebut. Pernyataan resmi ini harus menjadi pegangan bersama. Jika Kejaksaan menghormati proses hukum, maka tidak boleh ada lagi narasi politik partisan yang mendorong publik untuk melemahkan penyidikan sebelum seluruh alat bukti diuji di pengadilan. Pengusutan megakorupsi ini tidak boleh kalah oleh lagu lama. Sebagai negara hukum, Indonesia tidak boleh tunduk kepada mantra “serangan balik koruptor” atau “serangan balik oligarki”.Berita timnas Indonesia Jika Febrie memang bersih, proses penyidikan yang transparan justru akan membersihkan namanya secara sah. Sebaliknya, jika terbukti ada jaringan yang memanfaatkan relasi, jabatan, perusahaan, money changer, emas, dan valas untuk menyamarkan dana haram, maka penyidikan harus membongkarnya sampai ke akar-akarnya. Temukan lebih banyak Hiburan & Game Berita nasional terbaru Jurnalistik investigasi online Pejabat yang melawan oligarki sekalipun tetap harus bisa diperiksa. Satgas PKH tidak boleh menjadi tameng perlindungan, dan posisi Jampidsus tidak boleh menjadi zona steril dari hukum. Sebelumnya Kawasan Elite Perumahan Golf Hijau Sentul City Didatangi Pasukan Penyidik Tengah Malam Evaluasi Standar Keselamatan Kerja Patroli Laut Didesak Pasca Pegawai KPPBC Gugur Tugas Pecahan Uang Dolar Amerika Dan Dolar Singapura Senilai Ratusan Miliar Diangkut Ke Markas

Kawasan Elite Perumahan Golf Hijau Sentul City Didatangi Pasukan Penyidik Tengah Malam

Respons Tegas Presiden Prabowo Soal Kritik Menteri
Presiden Indonesia, Prabowo Subianto/(instagram)

Faktababel.id — Langkah pembersihan internal di jajaran elit penegak hukum nasional guna menjamin independensi peradilan kini memasuki fase krusial yang menyasar pucuk pimpinan satgas khusus. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah meminta Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, untuk segera meletakkan jabatan dan mengundurkan diri secara resmi dari kedinasannya.

Langkah politis dan yuridis ini diambil secara persuasif agar Febrie dapat berfokus penuh menghadapi draf proses hukum atas dugaan keterlibatannya dalam pusaran mega kasus korupsi korporasi BUMN dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) secara kooperatif di hadapan penyidik.

Berdasarkan draf informasi valid yang dihimpun dari Suara.com, draf nota permintaan pengunduran diri tersebut disampaikan langsung oleh kepala negara dalam sebuah pertemuan tertutup di Rumah Dinas Presiden, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, pada Kamis pagi (9/7/2026). Dalam diskusi terbatas itu, Presiden Prabowo disebut menolak opsi draf pemecatan langsung secara kasar demi menjaga draf stabilitas psikologis institusi Korps Adhyaksa.

“Ada usul draf rekomendasi agar pihak Kejaksaan Agung langsung memecat Febrie, tetapi Bapak Presiden memilih menolak opsi tersebut. Beliau menginginkan yang bersangkutan mengambil draf langkah mengundurkan diri saja secara mandiri agar tidak semakin memperkeruh suasana birokrasi,” urai salah satu sumber ring satu yang mengetahui jalannya pertemuan.

Siasat Mundur Sebelum Penangkapan Guna Menjaga Marwah Hukum

Lebih lanjut, draf pendekatan ini sengaja dikedepankan guna menjaga aspek reputasi bagi oknum pejabat negara yang terjerat delik pidana, serupa dengan draf preseden penanganan kasus korupsi Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya. Strategi pengunduran diri secara terhormat sebelum draf eksekusi penangkapan badan dilakukan bertujuan untuk memastikan draf proses hukum formal berjalan tertib tanpa draf kegaduhan politik.

Sejauh ini, pihak Kejaksaan Agung RI terpantau belum memberikan draf tanggapan resmi ataupun rilis tertulis meski telah berulang kali dihubungi terkait isu panas pergantian posisi struktural strategis tersebut. Di koridor internal, nama pejabat berinisial TTS dan K mulai santer disebut-sebut sebagai kandidat kuat pengganti posisi Jampidsus.

  • Eskalasi Konflik: Ketegangan hukum di tanah air kian memuncak pasca serangkaian draf penggeledahan maraton oleh tim gabungan Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya.

  • Jumlah Titik: Hingga Kamis dini hari, satgas penyidik gabungan dilaporkan telah menyisir total 12 titik lokasi strategis dari Jakarta Selatan hingga Bogor.

  • Operasi Senyap: Fokus penindakan diarahkan untuk menyita draf dokumen transaksi perbankan dan draf pelacakan aset tersembunyi (asset tracing).

Rumah Mewah di Perumahan Golf Hijau Sentul Disisir Tengah Malam

Salah satu momen paling krusial dalam draf operasi senyap kepolisian tersebut terjadi pada Kamis tengah malam di kawasan hunian elite Sentul City, tepatnya di Perumahan Golf Hijau, Bogor, Jawa Barat.

Operasi penggeledahan intensif yang dikawal ketat aparat bersenjata tersebut menyasar sebuah aset rumah mewah yang diduga kuat merupakan milik dari Febrie Adriansyah. Rangkaian tindakan paksa hukum ini diyakini menjadi draf upaya terencana dari penyidik untuk mengamankan draf tumpukan aset bernilai ekonomis serta dokumen rahasia penting yang berkaitan langsung dengan dugaan korupsi besar yang tengah menyeret sang pejabat tinggi Kejaksaan Agung tersebut hingga tuntas.

*(Drw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *