Skandal Anggaran BBM? Pemerintah Percepat Distribusi Motor Listrik Secara Bertahap

Menkeu Purbaya Minta Direksi BEI Sikat Goreng Saham
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa/net

Faktababel,id – Pemerintah terus mematangkan skema pemberian insentif untuk kendaraan roda dua berbasis listrik di Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pada tahap awal, fokus subsidi akan diarahkan pada pengadaan unit motor listrik baru dengan target jangkauan sekitar 6 juta unit.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari visi besar transisi energi nasional. Menkeu menekankan bahwa pelaksanaan program ini akan dilakukan secara bertahap guna menyesuaikan dengan kondisi fiskal APBN serta kapasitas industri dalam negeri. “Kita kasih yang baru dulu, yang pertama itu 6 juta. Tapi nggak semua sekali, kita lihat bertahap,” ungkap Purbaya di Jakarta, dikutip Sabtu (25/4/2026).

Estimasi Subsidi Rp5 Juta dan Fokus Unit Baru

Terkait besaran nilai insentif yang akan diterima masyarakat, Purbaya menyebut angka kisaran Rp5 juta per unit. Meski demikian, nilai tersebut belum bersifat final dan masih berpotensi untuk disesuaikan kembali berdasarkan hasil kajian mendalam mengenai dampak ekonomi dan lingkungan.

Purbaya lebih memilih memprioritaskan pembelian unit motor listrik baru dibandingkan skema konversi motor BBM yang jumlahnya mencapai 120 juta unit di Indonesia. Kebijakan ini dinilai lebih efektif untuk memacu pertumbuhan industri otomotif listrik di tanah air pada tahap awal transisi.

Koordinasi Lintas Menko dan Restu Presiden

Purbaya memastikan bahwa desain kebijakan ini dirumuskan secara kolaboratif. Kemenkeu telah menjalin komunikasi intensif dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menyelaraskan regulasi teknis.

“Saya sudah diskusi dengan Pak Airlangga, dia setuju dengan jumlah yang nanti diatur. Saya juga sudah minta tanggapan Pak Presiden juga,” tambah Purbaya. Program subsidi ini diharapkan dapat menjadi katalisator percepatan adopsi kendaraan listrik di masyarakat, sekaligus menekan beban subsidi BBM yang selama ini membebani struktur fiskal negara.

*(Drw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *