Faktababel.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pendalaman intensif terkait dugaan korupsi dalam pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, terungkap adanya pertemuan strategis yang membahas paket pekerjaan bernilai ratusan miliar rupiah. Koordinasi proyek tersebut diduga dilakukan di lingkungan internal Kementerian Perhubungan dengan melibatkan pihak-pihak tertentu.
Pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dianggap menjadi poin krusial bagi penyidik. Langkah ini diambil untuk mengklarifikasi keterangan saksi mengenai adanya dugaan “titipan” kontraktor dalam sejumlah proyek infrastruktur kereta api.
Membedah Paket Pekerjaan Ratusan Miliar
Fokus penyidikan saat ini mengarah pada bagaimana paket-paket pekerjaan skala besar bisa dikondisikan sejak tahap perencanaan. Saksi-saksi menyebut bahwa terdapat arahan atau koordinasi internal yang memuluskan jalan bagi kontraktor tertentu untuk memenangkan proyek.
KPK terus mengumpulkan bukti terkait aliran dana dan komitmen fee yang diduga mengalir ke kantong sejumlah oknum pejabat sebagai imbalan atas pengaturan “titipan” kontraktor tersebut.
Tersangka Baru dan Ekspansi Kasus
Sejauh ini, pusaran kasus korupsi DJKA telah merembet ke berbagai sektor. KPK juga telah menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka baru dalam rangkaian perkara ini. Penetapan Sudewo menambah daftar panjang daftar penyelenggara negara yang terjerat dalam ekosistem korupsi proyek perkeretaapian.
Langkah tegas yang diambil lembaga antirasuah ini diharapkan mampu membongkar praktik lancung dalam pembangunan transportasi publik. Mengingat proyek ini menggunakan dana APBN dalam skala besar, korupsi di sektor ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam kualitas dan keamanan fasilitas transportasi bagi masyarakat luas.
Penyidik KPK menegaskan akan terus memanggil saksi-saksi kunci lainnya guna memperjelas konstruksi hukum dan memastikan semua pihak yang terlibat dalam menikmati uang haram tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban di depan hukum.
(*Drw)
