Breaking News
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani Pastikan Stok Lima Juta Ton Aman Bagi Haidar, Kapolri memilih jalur berbeda dengan mempercepat penanganan, menjaga stabilitas, serta membuka koordinasi dengan Kejaksaan Agung sebagai pihak yang akan melanjutkan penyidikan. Plt Jampidsus menyatakan penyerahan dilakukan untuk mempercepat penyelesaian, mengembangkan alat bukti, memaksimalkan barang bukti, dan memperkuat sinergi. Kejaksaan juga menyatakan koordinasi dengan Kortas Tipikor Polri akan tetap berlangsung. “Artinya, hasil kerja Polri tetap menjadi fondasi perkara, meskipun kendali penyidikan berikutnya berada di Kejaksaan Agung,” ungkapnya. Keenam, keputusan tersebut memperlihatkan kepercayaan diri Polri. Kapolri tidak takut berbagi ruang penegakan hukum karena Polri telah meninggalkan jejak kerja yang dapat diuji. Saksi telah diperiksa, ahli telah dimintai keterangan, lokasi telah digeledah, aset telah diamankan, tersangka telah ditetapkan, dan satu tersangka telah ditahan.Kejahatan & Keadilan Penyerahan perkara tidak dapat menghapus fakta siapa yang membuka pintu pertama. Apa pun hasil akhirnya, sejarah perkara ini akan mencatat bahwa Polri berani memasuki wilayah yang selama ini dipersepsikan sensitif dan sulit disentuh. Ketujuh, Kapolri sedang melindungi para penyidik dari konflik yang tidak perlu. Para penyidik Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya telah menjalankan tugas berisiko tinggi. Mereka tidak boleh dibiarkan menanggung beban pertarungan institusional setelah berhasil melaksanakan tindakan hukum. Temukan lebih banyak Hukum Pidana Opini Kemiskinan & Kelaparan Dengan mengambil alih komunikasi pada tingkat pimpinan, Kapolri mengirimkan instruksi bahwa penyidik harus tetap bekerja berdasarkan alat bukti dan hukum. Persoalan antarlembaga diselesaikan oleh para pemimpin, bukan dibebankan kepada personel lapangan. Kapolri menjaga agar keberanian penyidik tidak dibayar dengan benturan korps, tekanan personal, ataupun perang informasi. Kedelapan, langkah Kapolri menyelamatkan Polri dari jebakan framing sebagai institusi yang haus konflik. Polri dapat bertindak tegas tanpa harus tampil agresif. Polri dapat membongkar perkara tanpa mempermalukan institusi lain. Polri dapat menetapkan pejabat tinggi sebagai tersangka tanpa mendeklarasikan permusuhan terhadap seluruh Kejaksaan. “Inilah kematangan kelembagaan. Keras terhadap dugaan kejahatan, tetapi tenang dalam mengelola hubungan negara,” ungkap Haidar. Kapolri menunjukkan bahwa keberanian bukan diukur dari seberapa keras institusi menyerang pihak lain. Keberanian diukur dari kemampuan menyentuh perkara sensitif, mempertanggungjawabkan alat bukti, lalu mencegah proses hukum tersebut merusak stabilitas nasional. Temukan lebih banyak Pengumpulan Feed & Bookmark Sosial Peta Hiburan & Game Kesembilan, pertemuan terbuka dengan Jaksa Agung sekaligus mengunci tanggung jawab Kejaksaan Agung di hadapan publik. Setelah menerima penanganan perkara dan menyatakan komitmen terhadap percepatan, profesionalisme, serta kesinambungan proses hukum, Kejaksaan kini memikul tanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan yang telah dibuka Polri. Polri tidak menyerahkan perkara secara diam-diam. Penyerahan dilakukan di hadapan publik, pejabat tinggi kedua institusi, dan perhatian luas masyarakat. “Dengan demikian, perkembangan perkara dapat diukur secara terbuka. Apakah pemeriksaan dilanjutkan, apakah alat bukti dikembangkan, apakah barang bukti dijaga, dan apakah para tersangka akhirnya dibawa ke pengadilan,” jelasnya. Jika perkara berkembang, keberhasilan itu berawal dari keberanian Polri membuka jalan. Jika perkara berhenti tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, publik dapat menilai pihak mana yang tidak melanjutkan fondasi yang telah dibangun penyidik Polri. Kesepuluh, tindakan Kapolri menunjukkan kepemimpinan negara, bukan kepemimpinan yang terkurung oleh kepentingan institusi. Kapolri tidak hanya memikirkan siapa yang menguasai perkara. “Kapolri Jenderal Sigit juga memikirkan stabilitas nasional, hubungan aparat, kesinambungan penegakan hukum, moral penyidik, dan kepercayaan masyarakat. Kapolri menghadapi dua pilihan sulit. Mempertahankan perkara dapat memperbesar ketegangan dan membuka ruang tudingan rivalitas. Menyerahkan perkara dapat dipelintir sebagai kekalahan. “Kapolri memilih jalan yang lebih berat dengan menyerahkan kewenangan penyidikan sambil memastikan seluruh institusi tetap terikat pada tanggung jawab untuk menyelesaikan perkara,” tegas Haidar. Keputusan tersebut membutuhkan keberanian politik dan kedewasaan kelembagaan. Kapolri rela melepaskan panggung, tetapi tidak melepaskan tanggung jawab moral atas keberlanjutan perkara. Soliditas yang dibangun Kapolri tidak boleh disalahartikan sebagai perlindungan terhadap tersangka. Soliditas justru diperlukan agar tidak ada institusi yang dapat menggunakan konflik sebagai alasan menghentikan proses hukum. “Setelah Polri menyerahkan perkara, tidak ada lagi alasan menyebut penyidikan terganggu oleh rivalitas. Komunikasi telah dibuka. Ketegangan telah diredakan. Pimpinan institusi telah tampil bersama. Kini Kejaksaan Agung memiliki ruang penuh untuk membuktikan bahwa perkara akan dilanjutkan secara profesional, independen, dan transparan,” tuntas Haidar. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD Sebut Pengalihan Berkas Kasus Febrie Merusak Sistem Juru Bicara KPK Budi Prasetyo Minta Publik Kawal Akuntabilitas Sinergi Antar Lembaga Anggota Polri Gugur Saat Jalankan Operasi Pemberantasan Narkotika Di Wilayah Katingan

Menganalisis Gurita Dinasti Politik Ria Norsan, Gubernur Terpilih Kalimantan Barat 2025-2030

Gurita Dinasti Politik Ria Norsan, Gubernur Terpilih Kalbar
Satu Keluarga, Empat Partai: Kekuatan Dinasti Politik Norsan kini terdistribusi di kursi eksekutif dan legislatif Kalbar. (Dok. Faktakalbar.id)

Faktababel.id, NASIONAL – Gurita politik yang dibangun oleh Ria Norsan, Gubernur Terpilih Kalimantan Barat (periode 2025–2030), telah menjadi perhatian publik.

Jaringan keluarga Norsan ini dinilai terstruktur dan kuat. Jaringan ini melibatkan istri, anak, ipar, hingga besan.

Mereka tersebar melintasi berbagai partai politik dan menduduki posisi strategis. Jabatan yang dipegang mulai dari bupati, anggota dewan, hingga ketua partai politik di Kalbar.

Ria Norsan sendiri meniti karier politiknya setelah sukses sebagai pengusaha jasa konstruksi (kontraktor).

Ia terpilih sebagai Bupati Mempawah selama dua periode (2009–2018), dilanjutkan sebagai Wakil Gubernur Kalbar (2018–2023).

Puncaknya, ia terpilih sebagai Gubernur Terpilih Kalimantan Barat (2025–2030).

Sebelumnya, Norsan dikenal sebagai politikus senior Partai Golkar. Ia pernah menjabat Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD Partai Golkar Kalbar.

Namun, ia dicopot karena memutuskan maju di Pilgub tanpa melalui rekomendasi partai.

Ia lantas berpindah ke Partai Gerindra dan menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) pada 28 April 2025.

Norsan berhasil memenangkan Pilgub 2024 bersama wakilnya, Krisantus Kurniawan, yang diusung gabungan PDI-P, Partai Hanura, dan PPP.

Jaringan Keluarga di Eksekutif dan Legislatif

Jaringan Dinasti Politik Ria Norsan ini semakin kuat dan tersebar di berbagai lembaga eksekutif dan legislatif.

Berikut adalah daftar anggota keluarga Norsan yang memegang peran kunci:

  • Erlina (Istri): Menjabat sebagai Bupati Kabupaten Mempawah selama dua periode, menggantikan posisi yang ditinggalkan suaminya. (2019–2024 dan 2025–2030).
  • Arief Renaldi (Anak Pertama): Politikus muda dari Partai Golkar yang kini menduduki kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalbar untuk periode kedua.
  • Ria Mulyadi (Adik Kandung): Politikus Partai Golkar. Sempat menjabat Ketua DPRD Kabupaten Mempawah (2019–2024) dan saat ini masih menjadi anggota DPRD Kabupaten Mempawah.

Jejak Keluarga Istri di Partai Demokrat

Jejaring yang dibangun istri Norsan, Erlina, tak kalah dominan. Keluarga Erlina memilih jalur Partai Demokrat, yang turut memperluas jangkauan Dinasti Politik Ria Norsan:

  • Ermin Elviani / Evi (Adik Ipar): Politikus Partai Demokrat. Menjabat Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar sejak 24 November 2021. Evi adalah anggota DPRD Kalbar untuk periode ketiganya, dan pernah menjabat Wakil Ketua DPRD (2014–2019).
  • Erdediawan (Adik Ipar Lainnya): Terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Mempawah periode 2024–2029 dari Partai Demokrat.

Besan Lintas Partai dan Kekuatan Politik

Hubungan besanan turut menambah jejaring politik keluarga ini. Putra Ria Norsan, Ilham Rinaldi, menikah dengan Sheren Gracia. Sheren adalah putri dari Robi Susandi.

Robi Susandi sendiri adalah Ketua DPW PSI (Partai Solidaritas Indonesia) Kalimantan Barat sejak 2024.

Dengan posisi strategis Robi, ia otomatis masuk dalam lingkaran keluarga Norsan.

Dengan jejaring yang terstruktur ini, keluarga Ria Norsan kini tercatat tersebar di empat partai besar: Gerindra (Norsan), Golkar (Anak dan Adik), Demokrat (Ipar), dan PSI (Besan).

Mereka menduduki posisi kunci di eksekutif provinsi, eksekutif kabupaten, legislatif provinsi, legislatif kabupaten, hingga kepengurusan partai.

Fenomena ini menjadi potret nyata bagaimana jaringan keluarga dapat bertransformasi menjadi kekuatan dominan di panggung demokrasi lokal Kalbar.

(*Drw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *