Faktababel.id — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali melontarkan peringatan tegas kepada seluruh instrumen penegak hukum di tanah air. Kepala Negara mendesak jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta Kejaksaan untuk segera melakukan evaluasi internal guna memberantas praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang secara menyeluruh.
Pernyataan menohok ini disampaikan langsung oleh Prabowo di sela-sela peresmian Museum Pahlawan Buruh Indonesia Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Beliau menekankan bahwa kekuasaan penegakan hukum bukanlah tameng untuk melindungi kejahatan, melainkan instrumen untuk melayani rakyat.
Larangan Mutlak Menjadi Beking Kejahatan
Presiden Prabowo menggarisbawahi larangan keras bagi aparat negara untuk bertindak sebagai pelindung atau beking aktivitas ilegal. Ia merinci sejumlah kejahatan krusial yang harus diberantas tanpa pandang bulu:
Penyelundupan dan peredaran gelap narkotika.
Praktik perjudian (daring maupun konvensional).
Tindak kejahatan ilegal lainnya yang melanggar konstitusi.
“Semua institusi mulai dari tentara, kepolisian, hingga kejaksaan harus berani mengoreksi diri sendiri. Jangan sampai justru penegak hukum yang berada di balik layar untuk membekingi segala bentuk penyelewengan,” tegas Presiden.
Transformasi Menuju Aparat Rakyat
Lebih jauh, Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran untuk bertransformasi menjadi tentara dan polisi rakyat yang tulus mengabdi. Terkait keterlibatan aparat dalam urusan ketahanan pangan—seperti pendampingan pertanian jagung dan sawah—Prabowo mengaku tidak akan ambil pusing terhadap cibiran internasional.
Menurutnya, mengentaskan penderitaan rakyat miskin jauh lebih esensial daripada sekadar memikirkan ejekan negara asing. Ia pun memberikan apresiasi kepada pimpinan TNI dan Polri saat ini yang telah merintis langkah nyata dalam pendekatan kemasyarakatan tersebut guna memastikan negara benar-benar hadir untuk rakyat.
*(Drw)
