FAKTA GRUP – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menegaskan, pemerintah tidak ikut campur terkait adanya konflik yang terjadi di Kamar Dagang Industri (KADIN) Indonesia.
“Kalau kami di pemerintah ya, ini kan urusan internal Kadin sebenarnya,” kata Supratman, , Minggu 15 September 2024.
“Intinya pemerintah pada prinsipnya sekali lagi, kami ikut sesuai dengan aturan, dan ini menjadi kehendak bagi seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah, provinsi, dan pemerintah dalam hal ini tentu akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman di Kadin,” lanjutnya.
Menurut Supratman, penetapan resmi Anindya Bakrie sebagai ketua umum Kadin masih menunggu diterbitkannya surat keputusan presiden (Keppres).
“Aturannya seperti itu, tetapi nanti kan semua keputusan presiden, pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di kementerian,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Arsyad Rasjid menyatakan bahwa Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum tidak sah lantaran melanggar aturan dan ditolak 21 Kadin provinsi.
Seperti diketahui, Anindya Bakrie menjadi ketua umum Kadin melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang berlangsung di Hotel St Regis Jakarta, Sabtu 14 September 2024. Padahal, saat ini Arsjad Rasjid masih menjadi ketua umum Kadin.
