Faktababel.id — Pihak pemerintah memastikan belum memiliki rencana matang untuk mengeksekusi kebijakan pengenaan bea keluar terhadap aktivitas ekspor komoditas batu bara dalam waktu dekat. Langkah penundaan ini merupakan keputusan bersama yang telah disepakati secara harian oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
“Saya sampaikan bahwa pembahasan untuk bea keluar batu bara sampai dengan sekarang belum ada keputusan dan itu adalah menjadi kesepakatan saya dengan Pak Menteri Keuangan, menunggu formulasi yang kami buat,” ujar Bahlil saat memberikan keterangan resmi di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Bahlil menilai bahwa situasi pasar komoditas harian saat ini membuat kebijakan fiskal tersebut belum pas untuk diterapkan di lapangan. Alhasil, internal kementerian terkait mutlak memilih untuk tidak membahas rencana tersebut secara mendetail terlebih dahulu. “Dan pandangan saya dan keputusan Menteri Pak Purbaya bahwa timing sekarang belum saatnya untuk kita melakukan pembahasan detail,” tambahnya.
Filosofi Menkeu Purbaya dan Isu Tingginya Restitusi Pajak Eksportir
Meskipun saat ini disepakati untuk ditunda, wacana pengenaan instrumen bea keluar ini sejatinya sempat menggelinding panas. Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan landasan filosofis kementeriannya yang berniat membidik komoditas batu bara mulai periode tahun 2026. Hal tersebut didasari atas penilaian bahwa kalangan eksportir komoditas emas hitam tersebut dianggap kurang memberikan kontribusi optimal bagi pos penerimaan negara.
Purbaya membeberkan indikator janggal di mana para konglomerat atau eksportir batu bara justru dominan mengajukan restitusi pajak dalam jumlah masif ketika harga pasar global sedang jatuh. Sebaliknya, saat harga komoditas meroket tajam, negara tidak memungut bea keluar, sehingga skema harian tersebut terkesan seperti disubsidi oleh pemerintah secara tidak langsung.
“Jadi kan aneh. Ini orang kaya semua, ekspor untungnya banyak, saya subsidi kira-kira secara enggak langsung. Jadi itu sebetulnya utamanya filosofi di balik peraturan ini,” kata Purbaya dalam risalah rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Senin (8/12/2025) lalu.
Target Anggaran Rp20 Triliun dan Proses Finalisasi Skema
Berdasarkan data audit Kementerian Keuangan, saat harga batu bara mengalami tren penurunan, para pelaku usaha eksportir rata-rata bisa mengajukan klaim pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi hingga menembus angka Rp25 triliun per tahun. Fenomena finansial inilah yang dinilai menjadi salah satu pemicu merosotnya realisasi penerimaan pajak harian negara secara tahunan akibat besarnya beban kas keluar untuk membayar restitusi korporasi.
Guna mengatasi ketimpangan tata kelola niaga tersebut, tim teknis pemerintah sebenarnya tengah mendesain rancangan tarif bea keluar batu bara secara komparatif. Kebijakan proteksi fiskal ini ditargetkan mampu menyumbang tambahan kantong penerimaan negara hingga Rp20 triliun per tahun. Kendati implementasi harian di tahun 2026 ini resmi ditangguhkan sementara demi menjaga stabilitas pasar usaha, pemerintah menegaskan bahwa mekanisme finalisasi aturan akan terus dimatangkan bersama kementerian terkait.
(*Drw)
