Faktababel.id — Program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto mendapatkan catatan merah dalam pengawasan lapangan. Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, menemukan kondisi memprihatinkan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Selasa (12/5/2026).
Temuan paling mengejutkan adalah adanya belatung pada fasilitas penyimpanan bahan makanan serta standar higienitas yang sangat rendah. Dudung menegaskan bahwa sertifikasi dapur yang dimiliki pengelola saat ini dianggap hanya bersifat formalitas administratif dan tidak mencerminkan realita kualitas di lapangan.
Audit Menyeluruh dan Ancaman Sanksi
Menanggapi temuan fatal ini, Kantor Staf Presiden (KSP) segera berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melaksanakan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur pelaksana program MBG di tingkat nasional. Beberapa poin tegas yang disampaikan oleh KSP meliputi:
Standar Sanitasi: Area pengolahan ditemukan kotor, panas, dan tanpa sistem sanitasi layak yang membahayakan kesehatan siswa.
Larangan Mark-up: Pengelola diperingatkan keras agar tidak mencari keuntungan pribadi dengan memangkas standar gizi dan kebersihan.
Sanksi Permanen: Dapur yang gagal memenuhi kriteria keamanan pangan terancam skorsing hingga pencabutan izin operasional permanen.
Pengawasan Komunal dan Sidak Lanjutan
KSP mengajak masyarakat serta perangkat RT/RW untuk aktif mengawasi distribusi makanan di lingkungan masing-masing. Dudung berencana melanjutkan sidak rahasia ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat dalam waktu dekat guna memastikan komitmen penyedia layanan.
Langkah pengawasan ketat ini dinilai krusial demi menjaga misi utama pemerintah dalam menciptakan generasi unggul menuju visi Indonesia Emas 2045 melalui asupan nutrisi yang sehat dan aman.
*(Drw)
