Faktababel.id – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keterkejutannya atas membengkaknya jumlah entitas di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Saat menghadiri HUT Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara pada Kamis (12/3/2026), ia menyoroti struktur perusahaan negara yang dinilai terlalu gemuk dan tidak efisien.
Salah satu yang menjadi sorotan tajam adalah Pertamina, yang dilaporkan memiliki hingga 200 anak dan cucu perusahaan. Menurut Presiden, kondisi ini membuat manajemen menjadi sangat kompleks, tidak efektif, serta sulit untuk diawasi secara mendalam oleh pemerintah.
Kritik Aturan Audit yang Menghambat
Hal yang paling disoroti Presiden adalah adanya aturan janggal yang selama ini menghambat audit negara terhadap entitas turunan BUMN. Prabowo mempertanyakan mengapa anak atau cucu perusahaan sering kali dianggap berada di luar jangkauan audit resmi, padahal modal awalnya berasal dari uang negara.
Baginya, kondisi ini merupakan penyimpangan dari niat awal para pendiri bangsa yang menginginkan BUMN menjadi alat pemenuhan kebutuhan dasar industri nasional secara efisien. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah modal negara yang mengalir ke entitas turunan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Konsolidasi Melalui BPI Danantara
Sebagai solusi strategis, Presiden Prabowo mendorong penguatan BPI Danantara untuk mengonsolidasikan pengelolaan aset negara dalam satu sistem manajemen yang terintegrasi. Dengan mengadopsi standar terbaik dunia, pemerintah bertujuan memangkas birokrasi internal BUMN yang berbelit-belit.
Fokus utamanya adalah rasionalisasi jumlah entitas agar tidak ada lagi ribuan perusahaan negara yang beroperasi tanpa pengawasan ketat. Langkah ini diharapkan mampu mengembalikan fungsi BUMN sebagai motor penggerak ekonomi yang sehat, transparan, dan memberikan kontribusi maksimal bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
(*Drw)
