Faktababel.id — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui secara mendalam perihal pos nota anggaran bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang disebut-sebut menyentuh angka fantastis sekitar Rp100 miliar.
Sebagai informasi komprehensif, Kepala Negara dijadwalkan menyalurkan total 1.098 ekor sapi kurban berkualitas tinggi ke seluruh pelosok tanah air pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggaran pengadaan ribuan hewan ternak tersebut sebelumnya diklaim oleh pihak istana bersumber dari saku Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Saya nggak tahu masalah itu. Saya cek, saya nggak tahu,” ujar Purbaya saat memberikan konfirmasi kepada awak media di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Rabu kemarin usai menunaikan ibadah salat Idul Adha (27/5/2026).
Bendahara Negara Lempar Penjelasan Ke Kemensetneg
Mengingat belum adanya laporan koordinasi teknis yang masuk ke meja kerjanya, Purbaya meminta agar penjelasan mendetail mengenai tata kelola logistik ini ditanyakan langsung kepada pihak Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Menurut kalkulasi awal bendahara negara tersebut, operasional pendanaan itu kemungkinan besar melekat secara internal di pagu sektoral lembaga terkait.
“Tanya Mensesneg. Saya rasa si uang mereka sendiri,” terang Purbaya secara lugas menepis kebingungan pasar finansial harian.
Wamensesneg Juri Ardiantoro Sebut Bersumber dari Dana Banpres
Pernyataan Menkeu ini memicu diskrepansi informasi di ruang publik. Sebab, pada kesempatan sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, telah memberikan rilis resmi bahwa skema anggaran bantuan sapi kurban RI-1 murni bersumber dari APBN yang disalurkan via instrumen dana bantuan kemasyarakatan Presiden.
“Jadi, sumber anggarannya dari APBN, ya, melalui anggaran bantuan Presiden, bantuan kemasyarakatan Presiden. Jadi, kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak Rp100-an miliar, Rp100 miliar,” pungkas Juri saat ditemui di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Pihak otoritas fiskal memastikan akan segera melakukan sinkronisasi data administratif pasca-hari raya agar pembukuan neraca belanja banpres tetap akuntabel serta transparan di mata publik.
*(Drw)
