Breaking News
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani Pastikan Stok Lima Juta Ton Aman Bagi Haidar, Kapolri memilih jalur berbeda dengan mempercepat penanganan, menjaga stabilitas, serta membuka koordinasi dengan Kejaksaan Agung sebagai pihak yang akan melanjutkan penyidikan. Plt Jampidsus menyatakan penyerahan dilakukan untuk mempercepat penyelesaian, mengembangkan alat bukti, memaksimalkan barang bukti, dan memperkuat sinergi. Kejaksaan juga menyatakan koordinasi dengan Kortas Tipikor Polri akan tetap berlangsung. “Artinya, hasil kerja Polri tetap menjadi fondasi perkara, meskipun kendali penyidikan berikutnya berada di Kejaksaan Agung,” ungkapnya. Keenam, keputusan tersebut memperlihatkan kepercayaan diri Polri. Kapolri tidak takut berbagi ruang penegakan hukum karena Polri telah meninggalkan jejak kerja yang dapat diuji. Saksi telah diperiksa, ahli telah dimintai keterangan, lokasi telah digeledah, aset telah diamankan, tersangka telah ditetapkan, dan satu tersangka telah ditahan.Kejahatan & Keadilan Penyerahan perkara tidak dapat menghapus fakta siapa yang membuka pintu pertama. Apa pun hasil akhirnya, sejarah perkara ini akan mencatat bahwa Polri berani memasuki wilayah yang selama ini dipersepsikan sensitif dan sulit disentuh. Ketujuh, Kapolri sedang melindungi para penyidik dari konflik yang tidak perlu. Para penyidik Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya telah menjalankan tugas berisiko tinggi. Mereka tidak boleh dibiarkan menanggung beban pertarungan institusional setelah berhasil melaksanakan tindakan hukum. Temukan lebih banyak Hukum Pidana Opini Kemiskinan & Kelaparan Dengan mengambil alih komunikasi pada tingkat pimpinan, Kapolri mengirimkan instruksi bahwa penyidik harus tetap bekerja berdasarkan alat bukti dan hukum. Persoalan antarlembaga diselesaikan oleh para pemimpin, bukan dibebankan kepada personel lapangan. Kapolri menjaga agar keberanian penyidik tidak dibayar dengan benturan korps, tekanan personal, ataupun perang informasi. Kedelapan, langkah Kapolri menyelamatkan Polri dari jebakan framing sebagai institusi yang haus konflik. Polri dapat bertindak tegas tanpa harus tampil agresif. Polri dapat membongkar perkara tanpa mempermalukan institusi lain. Polri dapat menetapkan pejabat tinggi sebagai tersangka tanpa mendeklarasikan permusuhan terhadap seluruh Kejaksaan. “Inilah kematangan kelembagaan. Keras terhadap dugaan kejahatan, tetapi tenang dalam mengelola hubungan negara,” ungkap Haidar. Kapolri menunjukkan bahwa keberanian bukan diukur dari seberapa keras institusi menyerang pihak lain. Keberanian diukur dari kemampuan menyentuh perkara sensitif, mempertanggungjawabkan alat bukti, lalu mencegah proses hukum tersebut merusak stabilitas nasional. Temukan lebih banyak Pengumpulan Feed & Bookmark Sosial Peta Hiburan & Game Kesembilan, pertemuan terbuka dengan Jaksa Agung sekaligus mengunci tanggung jawab Kejaksaan Agung di hadapan publik. Setelah menerima penanganan perkara dan menyatakan komitmen terhadap percepatan, profesionalisme, serta kesinambungan proses hukum, Kejaksaan kini memikul tanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan yang telah dibuka Polri. Polri tidak menyerahkan perkara secara diam-diam. Penyerahan dilakukan di hadapan publik, pejabat tinggi kedua institusi, dan perhatian luas masyarakat. “Dengan demikian, perkembangan perkara dapat diukur secara terbuka. Apakah pemeriksaan dilanjutkan, apakah alat bukti dikembangkan, apakah barang bukti dijaga, dan apakah para tersangka akhirnya dibawa ke pengadilan,” jelasnya. Jika perkara berkembang, keberhasilan itu berawal dari keberanian Polri membuka jalan. Jika perkara berhenti tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, publik dapat menilai pihak mana yang tidak melanjutkan fondasi yang telah dibangun penyidik Polri. Kesepuluh, tindakan Kapolri menunjukkan kepemimpinan negara, bukan kepemimpinan yang terkurung oleh kepentingan institusi. Kapolri tidak hanya memikirkan siapa yang menguasai perkara. “Kapolri Jenderal Sigit juga memikirkan stabilitas nasional, hubungan aparat, kesinambungan penegakan hukum, moral penyidik, dan kepercayaan masyarakat. Kapolri menghadapi dua pilihan sulit. Mempertahankan perkara dapat memperbesar ketegangan dan membuka ruang tudingan rivalitas. Menyerahkan perkara dapat dipelintir sebagai kekalahan. “Kapolri memilih jalan yang lebih berat dengan menyerahkan kewenangan penyidikan sambil memastikan seluruh institusi tetap terikat pada tanggung jawab untuk menyelesaikan perkara,” tegas Haidar. Keputusan tersebut membutuhkan keberanian politik dan kedewasaan kelembagaan. Kapolri rela melepaskan panggung, tetapi tidak melepaskan tanggung jawab moral atas keberlanjutan perkara. Soliditas yang dibangun Kapolri tidak boleh disalahartikan sebagai perlindungan terhadap tersangka. Soliditas justru diperlukan agar tidak ada institusi yang dapat menggunakan konflik sebagai alasan menghentikan proses hukum. “Setelah Polri menyerahkan perkara, tidak ada lagi alasan menyebut penyidikan terganggu oleh rivalitas. Komunikasi telah dibuka. Ketegangan telah diredakan. Pimpinan institusi telah tampil bersama. Kini Kejaksaan Agung memiliki ruang penuh untuk membuktikan bahwa perkara akan dilanjutkan secara profesional, independen, dan transparan,” tuntas Haidar. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD Sebut Pengalihan Berkas Kasus Febrie Merusak Sistem Juru Bicara KPK Budi Prasetyo Minta Publik Kawal Akuntabilitas Sinergi Antar Lembaga Anggota Polri Gugur Saat Jalankan Operasi Pemberantasan Narkotika Di Wilayah Katingan

Skandal Kredibilitas Pasar? Kritik Forsiber Atas Respons Pelemahan Kurs Rupiah

Realisasi Pajak 2025 Belum Capai Target Maksimal
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa/(instagram )

Faktababel.id — Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut ucapan Presiden Prabowo Subianto sekadar untuk “menghibur rakyat” dinilai justru memperburuk sentimen pasar. Kritik tajam ini dilayangkan oleh Aktivis Forum Sipil Bersuara (Forsiber), Hamdi Putra, merespons upaya pelurusan perspektif yang dilakukan Kemenkeu terkait kalimat viral Presiden “Rakyat Enggak Pakai Dolar Kok”.

“Purbaya justru memperburuk keadaan, karena pasar membaca itu sebagai sinyal bahwa pemerintah tidak menganggap serius tekanan terhadap Rupiah dan ekonomi nasional,” ujar Hamdi, Selasa (19/5/2026). Menurutnya, dalam situasi nilai tukar mata uang domestik yang sedang bergejolak, pelaku pasar dan investor global sangat sensitif terhadap setiap narasi yang dikeluarkan oleh otoritas fiskal tertinggi negara.

Sentimen Pasar dan Risiko Kehilangan Kepercayaan

Hamdi menilai bahwa investor tidak hanya memantau pergerakan data ekonomi makro di atas kertas, melainkan juga menyoroti aspek sense of urgency serta kredibilitas komunikasi dari para pejabat negara. Ketika narasi presiden dilabeli hanya sebagai retorika populis di tengah tekanan ekonomi yang riil, hal ini dikhawatirkan memicu keraguan investasi.

“Ini berbahaya karena dapat memperkuat ketidakpercayaan pasar. Investor bisa melihat bahwa pemerintah lebih fokus menjaga persepsi publik dibanding menjelaskan langkah konkret menghadapi pelemahan Rupiah, tekanan impor energi, potensi inflasi, dan risiko fiskal,” tegas Hamdi.

Dampak Domino Terhadap Arus Modal Keluar

Dalam ekosistem keuangan internasional, hilangnya kepercayaan dari pelaku pasar dinilai jauh lebih merusak daripada fluktuasi kurs itu sendiri. Forsiber mengingatkan jika pasar mulai meragukan keseriusan mitigasi pemerintah, dampak negatif yang akan terjadi meliputi:

  • Peningkatan Volatilitas: Pergerakan nilai tukar harian menjadi semakin tidak menentu.

  • Capital Outflow: Arus modal keluar dari pasar saham dan obligasi domestik berpotensi membesar.

  • Beban Moneter: Biaya intervensi pasar yang harus dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) dipastikan membengkak.

“Bagi pasar, pengakuan Menteri Keuangan tersebut bisa dibaca sebagai tanda bahwa pemerintah belum memiliki narasi ekonomi yang kuat dan meyakinkan di tengah tekanan global yang sedang meningkat,” pungkas Hamdi.

*(Drw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *