Faktababel.id — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengkaji secara serius pengenaan pajak “durian runtuh” atau windfall tax terhadap komoditas nikel. Kebijakan ini menyasar laba jumbo perusahaan yang meroket akibat lonjakan harga komoditas global.
Langkah ini diproyeksikan menjadi mesin baru bagi penerimaan negara untuk menjaga stabilitas APBN, terutama dalam menanggung beban subsidi. “Nanti ada (windfall tax), tapi itu masih didiskusikan dengan Menteri ESDM. Saya terima aja pokoknya duitnya,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Insentif Hilirisasi Baterai EV Tetap Berjalan
Meskipun akan mengenakan pajak tambahan, pemerintah menegaskan tetap akan memberikan dukungan penuh pada program hilirisasi. Purbaya memastikan insentif fiskal telah disiapkan bagi produk turunan nikel, khususnya industri baterai kendaraan listrik (EV), agar memiliki daya saing kuat di pasar internasional.
Cegah Under-Invoicing Melalui Instrumen Bea Keluar
Selain pajak keuntungan, Menkeu juga menyoroti urgensi pengenaan bea keluar untuk komoditas nikel dan batu bara. Selama ini, ketiadaan bea keluar dinilai menjadi celah bagi praktik ekspor ilegal dan under-invoicing (pelaporan nilai di bawah harga sebenarnya).
Tanpa instrumen bea keluar, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki wewenang yang terbatas dalam memeriksa kargo sebelum meninggalkan pelabuhan.
“Selama ini kalau ekspor batu bara, karena pajaknya nol, enggak ada bea keluar, Bea Cukai enggak bisa periksa sebelum barangnya berangkat. Jadi kita under-invoicing di situ besar sekali,” ungkap Purbaya. Ia berharap kebijakan ganda ini dapat segera terealisasi sebagai alat kendali strategis untuk memperketat pengawasan di lapangan sekaligus mengamankan keberlanjutan fiskal nasional.
*(Drw)
