Faktababel.id — Pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara waktu operasional dapur umum dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang masa libur semester sekolah. Momentum jeda operasional ini dimanfaatkan secara penuh oleh pihak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan penataan manajemen, audit teknis, serta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi tulang punggung program nasional tersebut.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa kebijakan pembekuan sementara ini diambil secara logis seiring dengan absennya aktivitas belajar mengajar di ruang kelas. Masa libur yang cukup panjang dinilai memberikan ruang gerak yang sangat ideal bagi BGN untuk berbenah tanpa mengganggu hak nutrisi para siswa.
“Salah satu kebijakan yang sudah diambil oleh pimpinan BGN adalah menghentikan atau menyetop dulu kegiatan dapur-dapur untuk menyuplai MBG selama masa libur. Dan karena masa liburnya cukup panjang jadi ada rentang waktu dan ruang yang cukup baik bagi BGN untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh,” kata Qodari dalam keterangan resminya kepada media, Rabu (17/6/2026).
Fokus Audit Lapangan: Sisir Aspek Higienitas dan Standar Prosedur Memasak
Qodari membeberkan bahwa agenda evaluasi berkala ini tidak akan dilakukan setengah-setengah. Tim pengawas dari BGN bakal diterjunkan untuk menyisir berbagai aspek krusial di lapangan, mulai dari pemenuhan kelayakan fasilitas fisik dapur umum, higienitas proses pengolahan bahan pangan, pemenuhan standar kesehatan sanitasi, hingga pemenuhan kualitas kalori pangan yang disajikan di piring para siswa selaku penerima manfaat.
“Evaluasi yang sudah berjalan selama ini akan dilanjutkan dengan tingkat kedisiplinan yang lebih tinggi, misalnya mengenai kondisi fasilitas, kemudian proses masak, kesehatan, kebersihan, yang bisa meningkatkan kualitas pangan atau makanan yang akan ada tersedia di piring siswa dan para penerima manfaat dari MBG ini,” ucap Qodari menuturkan skema pengetatan harian tersebut.
Penerapan Sistem Grading Insentif: Hapus Kebijakan Pagu Rata SPPG
Selain membenahi standar operasional baku di lini produksi, pemerintah juga tengah menggodok sistem penilaian baru berupa pengelompokan performa atau sistem grading bagi setiap SPPG di seluruh penjuru Indonesia.
Nantinya, setiap satuan layanan dapur mitra pemerintah akan dikategorikan ke dalam beberapa tingkatan kelas berdasarkan rapor pencapaian kepatuhan, kebersihan, dan mutu kualitas layanan yang mereka berikan selama program berjalan. Hasil dari penilaian komparatif inilah yang ke depan akan menentukan besaran nilai insentif finansial yang berhak diterima oleh masing-masing pengelola, sehingga sistem penyaluran anggarannya tidak lagi dipukul rata.
“Ke depan SPPG-nya sendiri akan mengalami grading atau evaluasi. Jadi akan ada kelas-kelas SPPG. Yang bagus itu A, yang sedang itu B, yang kurang bagus itu C. Kelas-kelas grading dari SPPG itu akan mempengaruhi insentifnya. Jadi angka insentifnya tidak akan sama,” ungkap Qodari secara gamblang.
Melalui implementasi strategi berbasis data ini, pemerintah pusat berharap dapat memicu kompetisi positif antar-pengelola dapur SPPG retail untuk terus menjaga mutu kualitas asupan makanan anak-anak. Langkah pengawasan ketat ini sekaligus menjadi instrumen mitigasi agar penggunaan alokasi anggaran negara di dalam pos program MBG berjalan dengan jauh lebih efisien, akuntabel, dan tepat sasaran dari hulu ke hilir.
*(Drw)
