Faktababel.id — Kelangkaan solar subsidi di Kalimantan Barat kian terasa dan belum teratasi hingga akhir April 2026. Kondisi memprihatinkan ini diduga kuat akibat penyelewengan distribusi yang mengalir deras untuk kebutuhan pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan aktivitas tambang ilegal lainnya.
Dampaknya, masyarakat dan sopir logistik semakin sulit memperoleh solar subsidi. Kondisi ini diperparah dengan selisih harga solar subsidi dan industri yang kini melebar hingga sekitar Rp24.000 per liter. Ketimpangan harga yang sangat mencolok tersebut memicu maraknya aksi “pelangsir” yang menyerap jatah solar subsidi untuk dijual kembali ke perusahaan atau sektor tambang.
Sopir Truk Logistik: Antre 3 Hari Hingga Modus Paksa Campur
Ketua komunitas sopir truk logistik, Ali Jenggot, menilai pernyataan pemerintah soal stok aman tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Para sopir kini harus mengantre selama dua hingga tiga hari hanya untuk mendapatkan jatah solar terbatas, sekitar 40 hingga 80 liter saja.
“Solar subsidi memang murah tapi sulit didapat. Akhirnya kami beralih ke Dexlite walaupun harganya jauh lebih tinggi,” ujar Ali. Kondisi ini membuat biaya operasional membengkak drastis, mengingat Dexlite juga mengalami kenaikan harga signifikan.
Agus, seorang sopir truk lainnya, mengungkap praktik “nakal” di sejumlah SPBU. Ia mengaku dipaksa mencampur pembelian BBM jika dalam jumlah besar. “Kalau beli 200 liter, dipaksa campur; 150 liter solar subsidi, 50 liternya harus Dexlite. Bahkan ada SPBU yang berani menjual solar subsidi seharga Rp13.000 per liter,” ungkapnya.
Ancaman Lumpuhnya Rantai Pasok Logistik
Kenaikan biaya operasional ini menciptakan efek domino pada ekonomi masyarakat. Biaya pengiriman logistik yang melonjak otomatis memicu kenaikan harga bahan pokok di pasar. Jika upah angkut tidak segera disesuaikan, para sopir mengancam akan berhenti beroperasi karena kerugian yang terus menumpuk.
Masyarakat kecil dan pedagang eceran menjadi pihak paling rentan dalam pusaran krisis energi ini. Kenaikan harga BBM dan kelangkaan solar subsidi kini bukan lagi sekadar masalah transportasi, melainkan ancaman nyata bagi seluruh rantai pasok ekonomi dari hulu ke hilir di wilayah Kalimantan Barat.
(*Drw)
