JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid (HNW), mendukung gerakan global yang melibatkan para pakar dan praktisi hukum internasional, hubungan internasional, dan bidang sejenis di berbagai penjuru dunia yang sedang berjuang mengeluarkan Israel dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau bahkan mencabut keanggotaan Israel dari PBB.
HNW berharap pemerintah Indonesia bisa menjadi salah satu pelopor yang mendukung gerakan ini di PBB.
HNW menyatakan bahwa gerakan dan petisi yang sedang marak di mancanegara tersebut melibatkan para akademisi (termasuk para profesor) dan praktisi di bidang hukum internasional, hubungan internasional, studi konflik, serta studi genosida.
“Mereka sudah makin jengah dengan kelakuan Israel yang tidak menaati hukum internasional dan melecehkan PBB, sehingga perlu diberikan sanksi yang sangat keras, yakni dikeluarkan dari keanggotaan di PBB dan organisasi internasional lainnya,” ungkap HNW melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (2/11/24/
HNW menambahkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak kaum terpelajar yang semakin tercerahkan bahwa perilaku Israel adalah penjajahan, genosida, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan terus-menerus terhadap bangsa Palestina, khususnya di Gaza dan Tepi Barat.
“Mereka jengah dengan pelanggaran hukum internasional dan pelecehan terhadap PBB oleh Israel,” imbuhnya.
Sikap Israel mendapat kritikan yang sangat keras dari Dewan Keamanan PBB. Bahkan, Uni Afrika mendesak PBB untuk mengambil ‘tindakan yang tegas’ atas sikap Israel yang melarang badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA).
“Kritikan dan penolakan keras terhadap sikap Israel terhadap UNRWA semakin memperkuat pentingnya PBB menjatuhkan sanksi berat terhadap Israel berupa penghentian keanggotaan atau dikeluarkannya Israel dari keanggotaan PBB,” tukas HNW.
Hal serupa juga disampaikan oleh Pelapor Khusus (Special Rapporteur) PBB Francesca Albanese pada Rabu lalu, yakni agar keanggotaan Israel dibekukan di PBB. Dia menyebutkan hal itu harus dilakukan agar Israel tidak merasa memiliki impunitas, sehingga akan terus menjadi ‘serial violator’ terhadap hukum internasional.
Oleh karena itu, HNW berharap agar pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo bisa menjadi salah satu pelopor di PBB untuk memberikan sanksi dicabutnya keanggotaan Israel ini dari PBB.
“Komitmen untuk membela bangsa Palestina sudah ditegaskan oleh Presiden Prabowo dalam pidato pelantikannya. Kita sama-sama mendukung sikap tersebut,” ujarnya.
HNW mengatakan secara khusus sikap ini bisa dijalankan dengan baik oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono. Ia menegaskan bahwa Menlu Sugiono perlu melanjutkan kinerja yang sangat baik oleh Menlu sebelumnya Retno Marsudi yang telah memberikan pembelaan yang maksimal.
“Kerja yang baik itu harus dipertahankan, dan kalau bisa malah ditingkatkan. Dan momentum untuk itu sangat terbuka, berbarengan dengan fenomena global yang membela Palestina dan menolak Israel,” jelasnya.
“Hal tersebut sangat penting untuk dilakukan. Selain karena komitmen melaksanakan UUD NRI 1945, juga penting untuk menjaga marwah PBB serta menyelamatkan peradaban dan masyarakat hukum internasional,” pungkasnya. [dnl]
