Faktababel.id — Komitmen penuh institusi kepolisian dalam membersihkan ruang digital nasional dari cengkeraman bisnis gelap perjudian berbasis aplikasi terus digenjot tanpa ampun. Hingga memasuki pertengahan tahun 2026, Polri berkolaborasi ketat dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dilaporkan sukses mengeksekusi draf pemblokiran terhadap sekitar 278 ribu situs serta konten bermuatan perjudian daring (judol).
Rapor penegakan hukum ini disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat memberikan draf sambutan resmi pada upacara puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang berlokasi di Satlat Brimob Cikeas, Bogor, Rabu (1/7/2026).
Kapolri menegaskan bahwa perang total terhadap ekosistem judi online kini bertransformasi menjadi salah satu draf program prioritas utama Korps Bhayangkara, menyelaraskan draf instruksi dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Selain judi online, pemerintah juga menaruh atensi penuh pada draf pembersihan narkoba serta jaringan penyelundupan logistik internasional.
“Polri terus mengoptimalkan draf penanganan terhadap tiga tindak pidana utama yang menjadi atensi khusus Bapak Presiden Republik Indonesia, sebagaimana disampaikan pada kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba bulan Oktober silam, yaitu pemberantasan narkoba, kejahatan penyelundupan, dan perjudian daring,” ujar Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dikutip dari detiknews.
Sita Uang Tunai Rp1,75 Triliun dan Tetapkan 1.164 Tersangka
Dalam lembar laporan capaian kinerjanya, Jenderal Listyo Sigit menguraikan draf data operasional yang sangat masif. Hingga saat ini, jajaran Bareskrim Polri beserta jajaran Polda di seluruh Indonesia telah berhasil membongkar total 718 kasus judi online kelas kakap.
Dari rangkaian operasi penindakan tersebut, tim siber telah menetapkan sebanyak 1.164 orang sebagai tersangka dengan akumulasi nilai draf barang bukti uang tunai serta aset digital yang disita mencapai angka fantastis, yakni Rp1,75 triliun.
“Secara konsisten, kami meningkatkan akselerasi pemberantasan terhadap dampak negatif perjudian daring dengan melakukan pengungkapan 718 kasus, penetapan 1.164 tersangka, menyita draf barang bukti sejumlah Rp1,75 triliun, serta pemblokiran 278 ribu situs dan konten perjudian daring bersama-sama dengan Komdigi RI,” jelas Kapolri di podium Cikeas.
Gerebek Sindikat Internasional: 291 Warga Negara Asing Jadi Tersangka
Langkah taktis kepolisian tidak hanya menyasar para agen dan bandar lokal, melainkan berhasil memutus draf rantai aktivitas perjudian berbasis digital yang digerakkan oleh sindikat lintas negara (transnational crime). Salah satu draf kasus menonjol yang dipamerkan Kapolri adalah draf pembongkaran jaringan judol internasional yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi di Indonesia.
Dalam perkara besar tersebut, penyidik mengamankan 322 Warga Negara Asing (WNA) yang kedapatan mengelola serta mengoperasikan sebanyak 145 domain judi online aktif. Melalui draf gelar perkara yang komprehensif, sebanyak 291 WNA di antaranya kini telah resmi dinaikkan status hukumnya menjadi tersangka pidana.
Polri menegaskan akan terus memperkuat draf kerja sama koordinatif dengan lintas kementerian dan lembaga guna mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan digital, sekaligus melindungi draf ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat dari dampak destruktif judi online.
*(Drw)
Berita Terkait
Bagi Haidar, Kapolri memilih jalur berbeda dengan mempercepat penanganan, menjaga stabilitas, serta membuka koordinasi dengan Kejaksaan Agung sebagai pihak yang akan melanjutkan penyidikan. Plt Jampidsus menyatakan penyerahan dilakukan untuk mempercepat penyelesaian, mengembangkan alat bukti, memaksimalkan barang bukti, dan memperkuat sinergi. Kejaksaan juga menyatakan koordinasi dengan Kortas Tipikor Polri akan tetap berlangsung. “Artinya, hasil kerja Polri tetap menjadi fondasi perkara, meskipun kendali penyidikan berikutnya berada di Kejaksaan Agung,” ungkapnya. Keenam, keputusan tersebut memperlihatkan kepercayaan diri Polri. Kapolri tidak takut berbagi ruang penegakan hukum karena Polri telah meninggalkan jejak kerja yang dapat diuji. Saksi telah diperiksa, ahli telah dimintai keterangan, lokasi telah digeledah, aset telah diamankan, tersangka telah ditetapkan, dan satu tersangka telah ditahan.Kejahatan & Keadilan Penyerahan perkara tidak dapat menghapus fakta siapa yang membuka pintu pertama. Apa pun hasil akhirnya, sejarah perkara ini akan mencatat bahwa Polri berani memasuki wilayah yang selama ini dipersepsikan sensitif dan sulit disentuh. Ketujuh, Kapolri sedang melindungi para penyidik dari konflik yang tidak perlu. Para penyidik Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya telah menjalankan tugas berisiko tinggi. Mereka tidak boleh dibiarkan menanggung beban pertarungan institusional setelah berhasil melaksanakan tindakan hukum. Temukan lebih banyak Hukum Pidana Opini Kemiskinan & Kelaparan Dengan mengambil alih komunikasi pada tingkat pimpinan, Kapolri mengirimkan instruksi bahwa penyidik harus tetap bekerja berdasarkan alat bukti dan hukum. Persoalan antarlembaga diselesaikan oleh para pemimpin, bukan dibebankan kepada personel lapangan. Kapolri menjaga agar keberanian penyidik tidak dibayar dengan benturan korps, tekanan personal, ataupun perang informasi. Kedelapan, langkah Kapolri menyelamatkan Polri dari jebakan framing sebagai institusi yang haus konflik. Polri dapat bertindak tegas tanpa harus tampil agresif. Polri dapat membongkar perkara tanpa mempermalukan institusi lain. Polri dapat menetapkan pejabat tinggi sebagai tersangka tanpa mendeklarasikan permusuhan terhadap seluruh Kejaksaan. “Inilah kematangan kelembagaan. Keras terhadap dugaan kejahatan, tetapi tenang dalam mengelola hubungan negara,” ungkap Haidar. Kapolri menunjukkan bahwa keberanian bukan diukur dari seberapa keras institusi menyerang pihak lain. Keberanian diukur dari kemampuan menyentuh perkara sensitif, mempertanggungjawabkan alat bukti, lalu mencegah proses hukum tersebut merusak stabilitas nasional. Temukan lebih banyak Pengumpulan Feed & Bookmark Sosial Peta Hiburan & Game Kesembilan, pertemuan terbuka dengan Jaksa Agung sekaligus mengunci tanggung jawab Kejaksaan Agung di hadapan publik. Setelah menerima penanganan perkara dan menyatakan komitmen terhadap percepatan, profesionalisme, serta kesinambungan proses hukum, Kejaksaan kini memikul tanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan yang telah dibuka Polri. Polri tidak menyerahkan perkara secara diam-diam. Penyerahan dilakukan di hadapan publik, pejabat tinggi kedua institusi, dan perhatian luas masyarakat. “Dengan demikian, perkembangan perkara dapat diukur secara terbuka. Apakah pemeriksaan dilanjutkan, apakah alat bukti dikembangkan, apakah barang bukti dijaga, dan apakah para tersangka akhirnya dibawa ke pengadilan,” jelasnya. Jika perkara berkembang, keberhasilan itu berawal dari keberanian Polri membuka jalan. Jika perkara berhenti tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, publik dapat menilai pihak mana yang tidak melanjutkan fondasi yang telah dibangun penyidik Polri. Kesepuluh, tindakan Kapolri menunjukkan kepemimpinan negara, bukan kepemimpinan yang terkurung oleh kepentingan institusi. Kapolri tidak hanya memikirkan siapa yang menguasai perkara. “Kapolri Jenderal Sigit juga memikirkan stabilitas nasional, hubungan aparat, kesinambungan penegakan hukum, moral penyidik, dan kepercayaan masyarakat. Kapolri menghadapi dua pilihan sulit. Mempertahankan perkara dapat memperbesar ketegangan dan membuka ruang tudingan rivalitas. Menyerahkan perkara dapat dipelintir sebagai kekalahan. “Kapolri memilih jalan yang lebih berat dengan menyerahkan kewenangan penyidikan sambil memastikan seluruh institusi tetap terikat pada tanggung jawab untuk menyelesaikan perkara,” tegas Haidar. Keputusan tersebut membutuhkan keberanian politik dan kedewasaan kelembagaan. Kapolri rela melepaskan panggung, tetapi tidak melepaskan tanggung jawab moral atas keberlanjutan perkara. Soliditas yang dibangun Kapolri tidak boleh disalahartikan sebagai perlindungan terhadap tersangka. Soliditas justru diperlukan agar tidak ada institusi yang dapat menggunakan konflik sebagai alasan menghentikan proses hukum. “Setelah Polri menyerahkan perkara, tidak ada lagi alasan menyebut penyidikan terganggu oleh rivalitas. Komunikasi telah dibuka. Ketegangan telah diredakan. Pimpinan institusi telah tampil bersama. Kini Kejaksaan Agung memiliki ruang penuh untuk membuktikan bahwa perkara akan dilanjutkan secara profesional, independen, dan transparan,” tuntas Haidar. 
