Breaking News

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani Pastikan Stok Lima Juta Ton Aman Bagi Haidar, Kapolri memilih jalur berbeda dengan mempercepat penanganan, menjaga stabilitas, serta membuka koordinasi dengan Kejaksaan Agung sebagai pihak yang akan melanjutkan penyidikan. Plt Jampidsus menyatakan penyerahan dilakukan untuk mempercepat penyelesaian, mengembangkan alat bukti, memaksimalkan barang bukti, dan memperkuat sinergi. Kejaksaan juga menyatakan koordinasi dengan Kortas Tipikor Polri akan tetap berlangsung. “Artinya, hasil kerja Polri tetap menjadi fondasi perkara, meskipun kendali penyidikan berikutnya berada di Kejaksaan Agung,” ungkapnya. Keenam, keputusan tersebut memperlihatkan kepercayaan diri Polri. Kapolri tidak takut berbagi ruang penegakan hukum karena Polri telah meninggalkan jejak kerja yang dapat diuji. Saksi telah diperiksa, ahli telah dimintai keterangan, lokasi telah digeledah, aset telah diamankan, tersangka telah ditetapkan, dan satu tersangka telah ditahan.Kejahatan & Keadilan Penyerahan perkara tidak dapat menghapus fakta siapa yang membuka pintu pertama. Apa pun hasil akhirnya, sejarah perkara ini akan mencatat bahwa Polri berani memasuki wilayah yang selama ini dipersepsikan sensitif dan sulit disentuh. Ketujuh, Kapolri sedang melindungi para penyidik dari konflik yang tidak perlu. Para penyidik Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya telah menjalankan tugas berisiko tinggi. Mereka tidak boleh dibiarkan menanggung beban pertarungan institusional setelah berhasil melaksanakan tindakan hukum. Temukan lebih banyak Hukum Pidana Opini Kemiskinan & Kelaparan Dengan mengambil alih komunikasi pada tingkat pimpinan, Kapolri mengirimkan instruksi bahwa penyidik harus tetap bekerja berdasarkan alat bukti dan hukum. Persoalan antarlembaga diselesaikan oleh para pemimpin, bukan dibebankan kepada personel lapangan. Kapolri menjaga agar keberanian penyidik tidak dibayar dengan benturan korps, tekanan personal, ataupun perang informasi. Kedelapan, langkah Kapolri menyelamatkan Polri dari jebakan framing sebagai institusi yang haus konflik. Polri dapat bertindak tegas tanpa harus tampil agresif. Polri dapat membongkar perkara tanpa mempermalukan institusi lain. Polri dapat menetapkan pejabat tinggi sebagai tersangka tanpa mendeklarasikan permusuhan terhadap seluruh Kejaksaan. “Inilah kematangan kelembagaan. Keras terhadap dugaan kejahatan, tetapi tenang dalam mengelola hubungan negara,” ungkap Haidar. Kapolri menunjukkan bahwa keberanian bukan diukur dari seberapa keras institusi menyerang pihak lain. Keberanian diukur dari kemampuan menyentuh perkara sensitif, mempertanggungjawabkan alat bukti, lalu mencegah proses hukum tersebut merusak stabilitas nasional. Temukan lebih banyak Pengumpulan Feed & Bookmark Sosial Peta Hiburan & Game Kesembilan, pertemuan terbuka dengan Jaksa Agung sekaligus mengunci tanggung jawab Kejaksaan Agung di hadapan publik. Setelah menerima penanganan perkara dan menyatakan komitmen terhadap percepatan, profesionalisme, serta kesinambungan proses hukum, Kejaksaan kini memikul tanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan yang telah dibuka Polri. Polri tidak menyerahkan perkara secara diam-diam. Penyerahan dilakukan di hadapan publik, pejabat tinggi kedua institusi, dan perhatian luas masyarakat. “Dengan demikian, perkembangan perkara dapat diukur secara terbuka. Apakah pemeriksaan dilanjutkan, apakah alat bukti dikembangkan, apakah barang bukti dijaga, dan apakah para tersangka akhirnya dibawa ke pengadilan,” jelasnya. Jika perkara berkembang, keberhasilan itu berawal dari keberanian Polri membuka jalan. Jika perkara berhenti tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, publik dapat menilai pihak mana yang tidak melanjutkan fondasi yang telah dibangun penyidik Polri. Kesepuluh, tindakan Kapolri menunjukkan kepemimpinan negara, bukan kepemimpinan yang terkurung oleh kepentingan institusi. Kapolri tidak hanya memikirkan siapa yang menguasai perkara. “Kapolri Jenderal Sigit juga memikirkan stabilitas nasional, hubungan aparat, kesinambungan penegakan hukum, moral penyidik, dan kepercayaan masyarakat. Kapolri menghadapi dua pilihan sulit. Mempertahankan perkara dapat memperbesar ketegangan dan membuka ruang tudingan rivalitas. Menyerahkan perkara dapat dipelintir sebagai kekalahan. “Kapolri memilih jalan yang lebih berat dengan menyerahkan kewenangan penyidikan sambil memastikan seluruh institusi tetap terikat pada tanggung jawab untuk menyelesaikan perkara,” tegas Haidar. Keputusan tersebut membutuhkan keberanian politik dan kedewasaan kelembagaan. Kapolri rela melepaskan panggung, tetapi tidak melepaskan tanggung jawab moral atas keberlanjutan perkara. Soliditas yang dibangun Kapolri tidak boleh disalahartikan sebagai perlindungan terhadap tersangka. Soliditas justru diperlukan agar tidak ada institusi yang dapat menggunakan konflik sebagai alasan menghentikan proses hukum. “Setelah Polri menyerahkan perkara, tidak ada lagi alasan menyebut penyidikan terganggu oleh rivalitas. Komunikasi telah dibuka. Ketegangan telah diredakan. Pimpinan institusi telah tampil bersama. Kini Kejaksaan Agung memiliki ruang penuh untuk membuktikan bahwa perkara akan dilanjutkan secara profesional, independen, dan transparan,” tuntas Haidar. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD Sebut Pengalihan Berkas Kasus Febrie Merusak Sistem Juru Bicara KPK Budi Prasetyo Minta Publik Kawal Akuntabilitas Sinergi Antar Lembaga Anggota Polri Gugur Saat Jalankan Operasi Pemberantasan Narkotika Di Wilayah Katingan

Beranda Ekonomi Menuju Stabilitas Keuangan Publik, Kemenkeu Jamin Pembayaran Bebas Potongan Kredit Bank

Ekonomi

Menuju Stabilitas Keuangan Publik, Kemenkeu Jamin Pembayaran Bebas Potongan Kredit Bank

Mei 29, 2026

BI Tegaskan Aturan Pembayaran Tunai: Dilarang Menolak Rupiah! — /(ilustrasi/@pixabay)

Faktababel.id — Kabar gembira menghampiri para aparatur sipil negara dan purnatugas di seluruh tanah air menjelang pertengahan tahun ini. Pemerintah dipastikan bakal mencairkan dana tunjangan gaji ke-13 tahun anggaran 2026 paling cepat pada Selasa, 2 Juni 2026 mendatang.

Kepastian regulasi keuangan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026. Mengutip pengumuman resmi dari akun Instagram PT Taspen (Persero), proses pembayaran untuk kategori penerima pensiun akan dieksekusi secara serentak mulai tanggal tersebut dengan nominal yang didasarkan pada komponen penghasilan bulan Mei 2026.

Skema Khusus Rangkap Jabatan dan Penerima Pensiun Janda/Duda

Regulasi tahun ini menerapkan skema khusus demi asas keadilan anggaran, terutama bagi aparatur atau pensiunan yang memiliki status ganda di birokrasi:

Rangkap Pejabat Negara dan Purnatugas: Bagi mereka yang merangkap jabatan, hak tunjangan gaji ke-13 hanya akan dibayarkan satu kali dengan mengambil nominal yang paling besar.
Penerima Pensiun Janda atau Duda: Keistimewaan diberikan kepada kelompok ini, di mana mereka tetap berhak mendapatkan dua kali pembayaran hak secara penuh.
PNS Purnatugas per 1 Juni 2026: Proses administrasi dan pembayarannya menjadi tanggung jawab penuh instansi tempat bekerja terakhir mereka.

Pemerintah menjamin PNS, PPPK, TNI, Polri, pejabat negara, hingga pegawai non-ASN di instansi tertentu yang memenuhi syarat akan menerima transferan penuh tanpa potongan iuran ataupun kredit bank.

Kriteria Abdi Negara yang Dicoret dari Daftar Penerima

Meskipun menyasar jutaan pegawai di berbagai wilayah, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa insentif tahunan ini tidak diberikan kepada seluruh abdi negara. Berdasarkan Pasal 8 PP Nomor 9 Tahun 2026, hak tersebut otomatis gugur bagi:

Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit TNI, maupun anggota Polri yang saat ini sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.
Aparatur yang sedang mengemban tugas di luar instansi pemerintah—baik di dalam negeri maupun luar negeri—dan upah atau gajinya dibayarkan oleh tempat penugasan baru.

*(Drw)

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan