Faktababel.id — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat benteng pertahanan nasional di tengah situasi global yang penuh dengan gejolak. Langkah strategis ini akan didukung penuh oleh penguatan pembiayaan negara secara berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam acara penyerahan kunci pesawat Rafale serta sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5/2026). Purbaya memastikan dukungan fiskal untuk modernisasi militer Indonesia telah disiapkan secara serius melalui penganggaran yang signifikan mulai tahun depan.
Strategi Jangka Panjang di Tengah Ketidakpastian Global
Menurut Purbaya, peningkatan anggaran pertahanan ini bukan sekadar kebijakan reaktif jangka pendek, melainkan sebuah strategi jangka panjang yang telah dirancang matang dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketidakpastian (uncertainty) geopolitik dan ekonomi dunia menjadi alasan utama mengapa Indonesia harus memperkuat kemandirian militer di tiga matra (Darat, Laut, dan Udara).
“Tahun depan juga kita anggarkan juga cukup signifikan. Tapi kalau Anda tanya jumlahnya kan rahasia juga. Tapi akan kita perkuat terus darat, lautan, udaranya. Saya kan bagian bayar aja, kita bayar,” ujar Purbaya kepada wartawan.
Menkeu Jamin Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Subsidi Tetap Aman
Kebijakan peningkatan anggaran militer ini sempat memicu kekhawatiran terkait ketahanan kas negara. Namun, Menkeu Purbaya menepis anggapan bahwa pembengkakan dana pertahanan akan mengorbankan program kesejahteraan rakyat atau mempersempit ruang fiskal nasional.
Ia memberikan garansi bahwa seluruh pos pengeluaran krusial telah dihitung secara presisi, termasuk:
Program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).
Subsidi Energi (BBM dan listrik).
Proyek pembangunan infrastruktur nasional.
Pemerintah memastikan manajemen fiskal diatur dengan sangat baik agar defisit anggaran tetap berada di batas aman dan terkendali tanpa mengganggu program pembangunan lainnya.
*(Drw)
