Faktababel.id – Simpang siur mengenai besaran anggaran per porsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya menemui titik terang. Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan penegasan terkait alokasi dana untuk program nasional tersebut guna meluruskan informasi yang beredar di masyarakat.
BGN menyatakan bahwa alokasi khusus untuk bahan baku makanan berada di kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi. Angka ini sekaligus membantah narasi yang viral di media sosial yang menyebutkan nilai Rp15.000 per porsi secara merata, Kamis (26/2/2026).
Pembagian Kategori Anggaran Bahan Baku
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa penetapan anggaran bahan baku didasarkan pada kategori usia penerima manfaat. Hal ini dilakukan agar asupan gizi yang diberikan tetap proporsional dan efisien. Berikut rinciannya:
Kategori Balita hingga SD Kelas 3: Bahan makanan dianggarkan sebesar Rp8.000 per porsi.
Kategori SD Kelas 4 hingga Ibu Menyusui: Bahan makanan dipatok sebesar Rp10.000 per porsi.
Nanik menekankan bahwa sisa dana di luar bahan baku dialokasikan untuk biaya operasional yang cukup kompleks, mulai dari biaya listrik, air, gas, hingga insentif bagi para relawan dan tenaga kerja yang bertugas di lapangan.
Biaya Infrastruktur dan Peralatan Masak
Selain kebutuhan bahan pangan, terdapat alokasi dana sebesar Rp2.000 per porsi yang difungsikan untuk aspek pendukung teknis. Dana ini digunakan untuk sewa lahan, pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga penyediaan peralatan masak modern yang memenuhi standar sanitasi.
Meskipun komponen biaya operasional dan infrastruktur memakan porsi yang cukup besar, BGN berkomitmen untuk menjaga kualitas menu agar tetap sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan oleh ahli nutrisi.
Imbauan Transparansi dan Laporan Masyarakat
Pemerintah melalui BGN mengharapkan kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat untuk mengawal jalannya program MBG. Masyarakat pun diimbau untuk aktif melaporkan jika ditemukan ketidaksesuaian menu atau kualitas makanan di lapangan.
Partisipasi aktif warga dianggap sangat krusial guna memastikan program ini tepat sasaran, transparan, dan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesehatan generasi mendatang tanpa ada kebocoran anggaran di tingkat distribusi.
(*Drw)
