Faktababel.id, NASIONAL – Mahfud MD, calon anggota Komite Reformasi Polri sekaligus mantan Menko Polhukam, pernah menyoroti kinerja institusi Bhayangkara. Menurutnya, kinerja Polri dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang tidak dapat diabaikan. Pernyataan ini bukan sekadar pujian, melainkan penegasan dari tokoh yang dikenal konsisten dalam integritas dan hukum.
Dari aspek penegakan hukum, pelayanan publik, hingga pemanfaatan teknologi, banyak indikator objektif mencerminkan peningkatan efektivitas institusi. Berbagai Reformasi Internal Polri menunjukkan keseriusan institusi ini. Reformasi tersebut mencakup digitalisasi pelayanan, transparansi rekrutmen, peningkatan kapasitas personel, dan penguatan fungsi pengawasan. Polri dinilai tidak henti-hentinya bergerak menuju institusi yang modern, akuntabel, dan profesional.
Paradoks Kinerja Polri dan Kepercayaan Publik
Di tengah kemajuan signifikan tersebut, muncul paradoks yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar: rapuhnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Paradoks ini menunjukkan betapa persepsi publik seringkali tertinggal dari realita faktual di lapangan. Kinerja Polri dan Kepercayaan Publik saat ini berada pada dua jalur yang berbeda.
Sebagian besar masyarakat masih melihat Polri melalui kacamata masa lalu. Mereka terlalu cepat menilai institusi dari satu-dua kasus viral. Masyarakat cenderung abai terhadap ribuan kerja senyap yang berhasil menyelamatkan nyawa dan menjaga keselamatan.
Kesenjangan persepsi ini sebagian besar dipicu oleh ekosistem informasi yang bias dan sensasional. Di era media sosial, satu kesalahan anggota saja dapat menghancurkan reputasi institusi secara keseluruhan. Sebaliknya, kinerja positif yang dilakukan jarang mendapat sorotan yang seimbang.
Tuntutan Kedewasaan dan Kejujuran Bersama
Polri adalah organisasi besar dengan ratusan ribu manusia di dalamnya. Renggangnya Kinerja Polri dan Kepercayaan Publik menuntut kedewasaan semua pihak. Hal yang membedakan Polri saat ini dengan masa lalu adalah kesungguhannya menindak anggotanya sendiri ketika terbukti bersalah.
Kepercayaan masyarakat terhadap Polri adalah pekerjaan jangka panjang. Kepercayaan tidak dapat dibangun hanya dengan prestasi teknis semata. Ia menuntut kejujuran media dalam memberitakan, kedewasaan masyarakat dalam menilai, dan keberanian moral Polri untuk terus memperbaiki diri tanpa kehilangan arah.
Polri sudah berada di jalur yang benar. Mereka memperkuat pelayanan publik, menegakkan hukum secara profesional, dan membuka ruang kritik dengan kepala tegak. Yang kini dibutuhkan adalah keberanian masyarakat untuk melihat fakta dengan jernih, bukan hanya dengan prasangka.
Kinerja Polri yang membaik adalah capaian yang terukur. Sementara itu, kepercayaan publik adalah refleksi subjektif yang harus dijaga bersama. Jika masyarakat terus menilai citra yang diciptakan oleh distorsi informasi, maka institusi ini akan terus dihukum. Hukuman ini bukan karena kesalahannya, tetapi karena ketidakmampuan masyarakat membedakan antara persepsi dan kenyataan. Polri sudah berbenah dan sudah membuktikan. Kini giliran masyarakat untuk beralih dari keraguan menuju pengakuan.
(*Drw)
