Faktababel.id, NASIONAL – Isu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan nasional setelah terjadi peningkatan kasus keracunan MBG di beberapa daerah. Menanggapi masalah ini, Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar kasus ini tidak dipolitisasi.
Permintaan tersebut disampaikannya setibanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada hari Sabtu.
“Harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi,” kata Prabowo.
Meskipun baru saja menyelesaikan kunjungan luar negeri selama tujuh hari, Presiden Prabowo menegaskan bahwa ia terus memantau perkembangan masalah ini. Ia berencana segera memanggil sejumlah pejabat terkait untuk membahas penanganan masalah. Pejabat yang akan dipanggil termasuk Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.
Presiden mengakui bahwa kasus keracunan ini adalah masalah besar. Ia juga mengakui pasti ada kekurangan pada masa awal pelaksanaan program. Namun, ia optimistis masalah ini dapat diselesaikan dengan baik.
“Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik,” ucapnya.
Tujuan Program dan Langkah Antisipasi BGN
Prabowo juga kembali menegaskan tujuan utama dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bertujuan membantu anak-anak yang kesulitan mendapatkan makanan bergizi. Ia mencontohkan kondisi sulit di mana banyak anak hanya mampu mengonsumsi nasi dengan garam.
Oleh karena itu, upaya besar untuk memberi makan jutaan anak pasti menghadapi berbagai hambatan.
“Ini yang harus kita atasi, untuk memberi makan jutaan pasti ada hambatan rintangan, ini kita atasi,” pungkasnya.
Menanggapi kasus keracunan MBG yang menyebabkan sejumlah siswa harus menjalani penanganan medis, Badan Gizi Nasional (BGN) segera mengambil langkah antisipasi serius.
Upaya BGN Perketat Pengawasan:
- Surat Pemberitahuan Resmi: Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan BGN telah mengeluarkan surat pemberitahuan resmi. Surat ini ditujukan kepada seluruh dapur mitra yang sebelumnya pernah terlibat dalam kasus keracunan.
- Verifikasi Ketat: “Hari ini sudah kami keluarkan surat kepada semua dapur yang sebelumnya bermasalah. Proses verifikasi kini jauh lebih ketat,” kata Nanik pada Jumat (26/9).
Sebagai bagian dari pengawasan, BGN akan segera membentuk tim inspeksi. Tim ini akan melibatkan unsur dari BPOM, Dinas Kesehatan, dan pihak kepolisian. Tugas utama tim ini adalah mengevaluasi kondisi dapur secara langsung. Mereka harus memastikan standar yang ditetapkan dalam petunjuk teknis (juknis) terpenuhi.
Nanik menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi pelanggar.
“Jika kami menemukan dapur yang tidak memenuhi juknis, operasionalnya akan langsung dihentikan,” tegas Nanik.
Langkah-langkah ini diambil untuk menjamin Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan dengan aman dan sesuai tujuannya.
(*Drw)
