Tantangan Ekonomi Gig India: Di Balik Target Ketat Zomato-Blinkit dan Risiko Pemblokiran Akun

Penetapan UMP 2026: Mengacu Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
Gaji ke-13 dan THR ASN Akan Cair Sebelum Ramadan 2025/(ilustrasi/@pixabay)

Faktababel.id, NASIONAL – Pertumbuhan ekonomi gig di India yang sangat pesat membawa tantangan besar bagi jutaan pekerjanya. Meskipun platform digital raksasa seperti Zomato dan Blinkit berhasil membuka lapangan kerja masif, para kurir di lapangan sering kali harus berjuang di bawah kondisi kerja yang ekstrem.

Dilansir pada Kamis (8/1/2026), para pekerja ini dilaporkan harus menghabiskan waktu lebih dari 10 jam sehari di jalanan. Mereka berpacu dengan kemacetan kota-kota besar di India demi memenuhi target pengantaran yang sangat ketat dan sering kali tidak realistis.

Ancaman Algoritma: Pemblokiran Akun Sepihak

Salah satu momok terbesar yang menghantui para pekerja gig adalah kekuatan absolut algoritma perusahaan. Pekerja bisa kehilangan akses ke akun mereka—dan otomatis kehilangan mata pencaharian—dalam sekejap akibat pemblokiran sepihak.

Faktor-faktor yang memicu pemblokiran akun meliputi:

  • Keluhan Pelanggan: Satu ulasan negatif tanpa verifikasi mendalam bisa langsung memutus akses kerja.

  • Gangguan Sistem: Eror pada aplikasi yang dianggap sebagai kelalaian pekerja.

  • Target Tak Tercapai: Algoritma yang mendeteksi penurunan kecepatan pengantaran secara otomatis.

Tanpa adanya tabungan yang cukup dan jaminan kerja formal, para pengantar barang ini hidup dalam ketidakpastian finansial yang terus-menerus. Jika akun mereka diblokir, tidak ada prosedur banding yang transparan untuk memulihkan status mereka.

Gelombang Aksi Mogok dan Tuntutan Perlindungan Hukum

Isu kesehatan dan keselamatan kerja juga menjadi sorotan tajam. Perusahaan platform sering kali dinilai lepas tangan saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang dialami mitra mereka. Ketidakadilan ini telah memicu gelombang aksi mogok di berbagai kota besar di India.

Para aktivis buruh dan serikat pekerja gig menuntut beberapa poin krusial kepada pemerintah India:

  1. Upah Minimum: Standar penghasilan yang layak bagi pekerja platform.

  2. Dana Kesejahteraan: Akses terhadap asuransi kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja.

  3. Martabat Kerja: Regulasi yang menghentikan sistem pemutusan hubungan sepihak oleh algoritma.

Pemerintah India kini didesak untuk segera mengimplementasikan undang-undang yang menjamin martabat dan keamanan bagi para pekerja platform ini. Langkah ini penting agar kemajuan teknologi digital tidak mengabaikan hak-hak dasar manusia di balik layanannya.

(*Drw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *