Faktababel.id, NASIONAL – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, memberikan instruksi tegas kepada jajarannya di Indonesia Timur. Ia mengimbau seluruh kepala daerah di wilayah Papua untuk menjadikan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025–2029 sebagai acuan utama.
Dokumen strategis ini harus menjadi dasar fondasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini sangat krusial agar pembangunan di Bumi Cendrawasih berjalan selaras dan terintegrasi. Instruksi tersebut disampaikan Tito dalam acara Peluncuran RAPPP Tahun 2025–2029.
Acara peluncuran ini berlangsung di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Jakarta, pada hari Selasa. Menurut Tito, kehadiran RAPPP membuka ruang diskusi yang lebar bagi para kepala daerah. Mereka diharapkan memberikan masukan terkait langkah strategis pembangunan di wilayahnya masing-masing.
Mendagri secara khusus meminta partisipasi aktif dari para pemimpin daerah, meliputi:
Gubernur
Bupati
Wali Kota
“Tolong Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota bisa memberikan feedback. Apakah ada yang tidak sepakat, ada yang enggak setuju, ada yang setuju atau ide baru,” tegas Mendagri Tito Karnavian.
Hindari Pendekatan Program Top Down
Tito menjelaskan alasan mengapa masukan dari para kepala daerah sangatlah krusial. Pasalnya, banyak pejabat daerah saat ini merupakan pejabat yang baru saja dilantik. Di sisi lain, proses penyusunan dokumen RAPPP Tahun 2025–2029 sebelumnya melibatkan pejabat lama.
Oleh karena itu, sinkronisasi ulang sangat diperlukan agar program percepatan pembangunan Papua tepat sasaran. Mendagri menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak ingin memaksakan kehendak. Program yang tidak sesuai dengan kebutuhan lokal tidak boleh dipaksakan.
“Kita tidak ingin program ini [menjadi] program desain yang top down, kadang-kadang program yang top down belum tentu cocok dengan situasi daerah masing-masing,” ujarnya mengingatkan.
Maka dari itu, pemahaman mendalam mengenai poin-poin RAPPP perlu disosialisasikan secara masif. Seluruh kepala daerah se-Papua harus memahaminya agar dapat memberikan kontribusi nyata dalam dokumen perencanaan tersebut.
Sinergi Kuat Antara Pusat dan Daerah
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri memberikan apresiasi tinggi terhadap peluncuran RAPPP ini. Inisiasi dari Kementerian PPN/Bappenas dinilai sangat tepat waktu. Tito menilai upaya percepatan pembangunan Papua membutuhkan sinkronisasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas dan tim yang telah bekerja keras menyusun grand design ini,” kata Tito.
Dokumen RAPPP ini nantinya tidak hanya sekadar rencana di atas kertas. Dokumen ini juga akan menjadi pegangan penting bagi Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Mereka bertugas mengawal realisasi program langsung di lapangan.
“Karena itu, Bapak Presiden menginginkan ada satu instrumen beliau untuk mengawasi pelaksanaan tugas-tugas program itu jalan (atau) tidak di lapangan,” jelasnya.
Pembentukan komite tersebut merupakan wujud komitmen kuat pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mendorong kemajuan di Papua secara signifikan. Langkah ini melengkapi strategi sebelumnya, yaitu pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) yang telah sukses dilakukan.
(*Drw)
